JATINANGOR – Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 10 Januari 2026, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) secara resmi merilis pedoman terbaru mengenai alur kelulusan, pelantikan, dan skema penempatan tugas bagi Praja Utama Angkatan XXXIII. Pengumuman ini merupakan bagian dari transformasi besar-besaran birokrasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
1. Penetapan Kelulusan dan Evaluasi Akhir (Yudisium)
Seluruh Praja Utama Angkatan XXXIII dinyatakan telah menyelesaikan rangkaian Sistem Kredit Semester (SKS) yang mencakup pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan (Jar-Lat-Suh). Berbeda dengan tahun sebelumnya, evaluasi akhir tahun 2026 ini mengintegrasikan Indeks Integritas Praja yang dipantau melalui sistem Smart Campus. Praja yang dinyatakan lulus adalah mereka yang tidak hanya unggul secara akademis (IPK minimal 3.25), tetapi juga memiliki catatan kedisiplinan tanpa cela selama empat tahun masa pendidikan.
2. Skema Penempatan: Prioritas Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)
Menindaklanjuti kebijakan pemerataan kualitas birokrasi, Kementerian Dalam Negeri menetapkan bahwa 40% dari lulusan terbaik tahun 2026 akan ditempatkan secara langsung di wilayah strategis nasional dan wilayah 3T.
- Zona I (Ibu Kota Nusantara – IKN): Penempatan bagi 100 lulusan terbaik dengan kualifikasi manajemen pemerintahan digital.
- Zona II (Wilayah Otonomi Baru Papua): Fokus pada percepatan administrasi publik dan pelayanan dasar masyarakat.
- Zona III (Pemerintah Daerah Asal): Penempatan berbasis sistem meritokrasi untuk penguatan tata kelola lokal.
3. Integrasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Kepamongprajaan
Mulai tahun 2026, setiap lulusan IPDN tidak hanya menerima ijazah Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan (S.Tr.IP), tetapi juga wajib memegang Sertifikat Kompetensi Pamong Praja Madya. Sertifikat ini diakui secara nasional sebagai lisensi resmi untuk menduduki jabatan struktural di tingkat kelurahan dan kecamatan. Prosesi penyerahan sertifikat ini akan dilakukan serentak pada upacara wisuda yang direncanakan berlangsung di Kampus Jatinangor pada pertengahan tahun ini.
4. Persiapan Pelantikan Menjadi Pamong Praja Muda (CPNS)
Seluruh calon wisudawan diwajibkan untuk melengkapi berkas administrasi melalui portal resmi SSCASN BKN paling lambat akhir Februari 2026. Data yang diunggah akan disinkronkan dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) untuk penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai) secara otomatis setelah prosesi pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia.
5. Pesan Rektor IPDN untuk Calon Pamong
Rektor IPDN berpesan bahwa tantangan di lapangan pada tahun 2026 akan jauh lebih dinamis dengan adanya tuntutan transparansi publik yang tinggi. “Kalian adalah wajah negara di tengah masyarakat. Jangan hanya menjadi birokrat yang menunggu perintah, tapi jadilah pamong yang menjemput bola dan memberi solusi,” tegas beliau dalam nota dinas tersebut.
Catatan Penting bagi Seluruh Praja:
- Verifikasi Data: Segera lakukan verifikasi biodata terakhir pada laman Internal IPDNuntuk memastikan akurasi pencetakan ijazah.
- Uji Kompetensi Bahasa: Praja yang belum mencapai skor TOEFL 500 wajib mengikuti kelas intensif di Laboratorium Bahasa sebelum tanggal pelantikan.
- Kesehatan: Tetap jaga kebugaran fisik untuk persiapan upacara parade defile pelantikan nasional.
Ditetapkan di: Jatinangor
Tanggal: 13 Januari 2026
TTD,
Bagian Humas dan Protokol IPDN